Menuju World War 3 dan Kembalinya Penjajahan Diatas Bumi

Table of Contents

Dalam teater politik global, moralitas hanyalah kostum yang disewa untuk menutupi wajah asli kepentingan predator. Narasi tentang "hak asasi" dan "pembebasan" sering kali tak lebih dari naskah sandiwara yang ditulis di balik pintu ruang rapat perusahaan energi raksasa, di mana garis antara pahlawan dan penjahat dikaburkan oleh bau minyak mentah.

Benang Merah 

Ada sebuah skenario klasik yang kerap dimainkan: sebuah negara dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan atau ancaman global, intervensi militer dilakukan hingga negara tersebut luluh lantak, namun ketika debu peperangan mereda, alasan awal invasi seolah menguap begitu saja.

Dua peristiwa besar kejatuhan Saddam Hussein di Irak dan tekanan terhadap Nicolas Maduro di Venezuela menjadi cermin retak yang memperlihatkan bagaimana "isu moral" sering kali menjadi tirai bagi kepentingan ekonomi yang jauh lebih pragmatis.

Irak dan Senjata yang Tak Pernah Ada

Masih ingat tragedi Irak pada tahun 2003? dimana sebuah monumen kebohongan yang dibangun di atas ilusi "Senjata Pemusnah Massal" atau Weapon Of Mass Destruction (WMD). Saddam Hussein dicitrakan sebagai monster yang memegang pemicu kiamat, memaksa dunia mendukung invasi yang meluluhlantakkan sebuah peradaban. Namun, ketika debu peperangan mengendap dan Saddam tewas di tiang gantungan, WMD yang dijanjikan tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Yang tersisa hanyalah ladang-ladang minyak yang kini dikelola oleh korporasi asing, membuktikan bahwa "hantu" nuklir itu sengaja diciptakan hanya sebagai pembenaran untuk merobek kedaulatan sebuah bangsa demi penguasaan energi.

Runtuhnya kedaulatan Venezuela 

Pola yang sama, namun dengan metode yang lebih dingin, kini menjerat Venezuela. Di bawah bayang-bayang tekanan terhadap Nicolas Maduro, isu kemanusiaan dan demokrasi diledakkan sebagai senjata politik untuk mencekik ekonomi negara tersebut melalui sanksi yang brutal. Dunia seolah dipaksa percaya bahwa intervensi ini adalah bentuk kepedulian, padahal di balik layar, dosa terbesar Venezuela bukanlah pada gaya kepemimpinannya, melainkan pada fakta bahwa mereka duduk di atas cadangan minyak terbesar di planet ini. Sanksi ekonomi bukan bertujuan untuk menyelamatkan rakyat, melainkan menciptakan penderitaan yang cukup hebat hingga negara tersebut runtuh dari dalam, membuka jalan bagi kendali pasar global atas aset strategis mereka.

Dalam catur kekuatan global, darah rakyat sering kali hanyalah pelumas bagi mesin industri negara-negara adidaya. Tirai moralitas yang digunakan untuk membungkus intervensi internasional ternyata sangat tipis, dan di baliknya, kita selalu menemukan kepentingan pragmatis yang sama: kendali atas kekayaan alam yang tidak pernah mengenal kata cukup.

Minyak sebagai Motivasi Sejati?

kita perlu melihat bagaimana arus kekayaan alam berpindah tangan setelah sebuah negara dihantam intervensi atau sanksi. Data tidak bisa berbohong; ia menunjukkan siapa yang sebenarnya memetik keuntungan saat sebuah bangsa sedang berdarah.

Di Irak, sebelum invasi 2003, industri minyak sepenuhnya berada di bawah kontrol negara (Iraq National Oil Company) yang tertutup bagi korporasi Barat. Namun, pasca-kejatuhan Saddam, arsitektur hukum minyak Irak dirombak total melalui kontrak jasa teknis (TSCs). Data menunjukkan bahwa perusahaan raksasa seperti ExxonMobil (AS), BP (Inggris), dan Shell (Belanda-Inggris) segera mendominasi ladang-ladang raksasa seperti Rumaila dan West Qurna.

Produksi minyak Irak memang melonjak hingga menembus angka 4,5 juta barel per-hari, namun kedaulatan atas harga dan distribusi kini sangat bergantung pada dinamika pasar yang dikendalikan oleh konsorsium asing, sementara rakyat Irak masih berjuang dengan kemiskinan dan krisis listrik yang kronis.

Sementara itu di Venezuela, tekanan internasional menciptakan anomali pasar yang brutal. Sejak sanksi AS diperketat pada 2019, ekspor minyak Venezuela ke pasar tradisional mereka di Barat diputus secara paksa. Namun, kekosongan ini tidak dibiarkan begitu saja; ia menjadi ajang "diskon besar-besaran" di pasar gelap internasional.

Data pelacakan kapal tanker menunjukkan bahwa minyak Venezuela tetap mengalir, namun dengan harga yang jauh di bawah standar pasar, yang hanya menguntungkan para spekulan dan negara-negara yang berani mengambil risiko politik.

Ada benang merah yang sangat tebal antara kasus Irak dan Venezuela: keduanya memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia.

Sanksi ini secara efektif menghancurkan kemampuan PDVSA (perusahaan minyak negara) untuk melakukan pemeliharaan, sehingga nilai aset minyak Venezuela jatuh. Sebuah kondisi yang sangat menguntungkan bagi investor asing untuk melakukan "pembelian murah" (buyout) ketika rezim akhirnya dianggap "layak" kembali di mata internasional.

Pada akhirnya, Intervensi atas nama kemanusiaan jarang sekali menghasilkan perbaikan taraf hidup. Sebaliknya, ia berhasil menjalankan misi utamanya: re-integrasi paksa sumber daya alam ke dalam sistem ekonomi global dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemenang perang.