Aksi Massa 2025 dan Peristiwa yang Melatarbelakanginya

Table of Contents

Ilustrasi Aksi Massa / Kredit : Threads 

Gelombang Aksi massa tahun 2025 bukan sekadar ledakan spontan, melainkan hasil akumulasi panjang dari ketidakadilan struktural, ketegangan sosial, dan lemahnya saluran institusional untuk menyalurkan aspirasi. 

Demonstrasi yang dimulai dari tanggal 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan wujud kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan wakil rakyat. 

Gabungan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada tanggal 25, 28, 29 dan 30 Agustus hingga pada hari-hari berikutnya merefleksikan kondisi sosial yang semakin rapuh. Hingga lagi dan lagi kita ada ditunjukkan siapa sesungguhnya kelas yang memegang kekuasaan negara, politik dan ekonomi.

Statement yang membuat Publik Murka

Setidaknya ada beberapa statement dari wakil rakyat yang turut andil dalam mematik gelombang Aksi Masa 2025 yang membuat situasi makin memanas.

Aksi seorang emak-emak / Kredit foto: Threads

Dave Laksono

Pada 25 Agustus, saat Komisi I DPR RI menggelar RDPU RUU Penyiaran, masyarakat berunjuk rasa menolak kenaikan gaji DPR yang disebut lebih dari Rp100 juta/ bulan. Namun, Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, justru segera ingin menutup rapat karena khawatir sulit meninggalkan kompleks parlemen.

"Nah ini mengingat situasi terus bergulir di luar (demo), yang kami khawatirkan kalo kita terlalu lama nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen."

Nafa Urbach

Statement dari salah satu anggota DPR RI Fraksi Nasdem terkait tunjangan rumah.

"Dewan itu tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa."

Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR)

Menanggapi seruan "Bubarkan DPR" di media sosial, Sahroni menyebut masyarakat yang menuntut pembubaran parlemen sebagai "orang tolol sedunia." Pernyataannya ini dengan cepat menyebar dan memicu gelombang kecaman baru, memperkuat citra arogansi DPR di mata rakyat.

Eko Patrio

Anggota DPR dari Partai Amat Nasional (PAN) ini Mengunggah video parodi yang dianggap tidak berempati dan mengejek kekhawatiran publik. Video ini viral dan semakin memperburuk persepsi publik terhadap anggota DPR. Eko Patrio membantah video tersebut memiliki maksud apa pun selain untuk acara pembubaran panitia 17 Agustus-an.

Adies Kadir

Menyampaikan data yang salah mengenai tunjangan bagi anggota DPR. Meskipun ia kemudian mengklarifikasi pernyataannya, informasi yang terlanjur menyebar luas telah memicu kemarahan publik.

Beberapa statement diatas itulah yang mengobarkan api pergerakan masyarakat hingga berujung tragedi pengrusakan dan penjarahan. 

Titik Balik

Demo yang diikuti oleh ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat ini berfokus pada kritik terhadap kinerja DPR.

Tujuan setiap revolusi yang sehat adalah membuat rakyat berkuasa.

Beberapa tuntutan utama yang diangkat oleh para demonstran adalah:

Bentuk kritik / Kredit foto: Threads

Penolakan Kenaikan Gaji Anggota DPR: Massa memprotes rencana kenaikan gaji anggota dewan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi ekonomi rakyat.

Tuntutan Pembubaran DPR: Terdapat seruan agar DPR dibubarkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja dan berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Pengesahan RUU Perampasan Aset: Para demonstran menuntut agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah serius dalam memberantas korupsi.

Jalannya Aksi dan Kericuhan

Awalnya, aksi berjalan damai di mana massa melakukan orasi dan aksi simbolis. Namun, situasi kemudian memanas dan berujung pada kericuhan. Beberapa insiden yang terjadi antara lain:

Bentrokan dengan Polisi: Terjadi bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Polisi menggunakan gas air mata dan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa.

Brimob halau massa / Kredit foto: Threads

Aksi Anarkis: Terdapat aksi anarkis, seperti pembakaran motor dan pelemparan benda ke arah gedung DPR dan aparat keamanan.

Tuntutan Mundur Presiden dan Wakil Presiden: Beberapa kelompok juga menyuarakan tuntutan agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan mereka.

Massa Bergerak ke Jalan Tol: Setelah kericuhan, massa bergerak ke arah Jalan Tol Dalam Kota Gatot Subroto dan melanjutkan aksi protes di sana.

Renungan dan Pembelajaran

Dari semua peristiwa yang terjadi, pelajaran terpenting adalah bahwa suara rakyat adalah kekuatan sejati. Aksi massa ini berhasil menekan pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap tidak adil. Ini adalah pengingat bahwa demokrasi sejati bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Aksi Pembakaran / Kredit foto: Threads

Aksi ini menunjukkan bahwa ketika rakyat bersatu, mereka memiliki kekuatan untuk melawan kebijakan yang tidak populis dan memaksa para pemimpin untuk mendengarkan. Tan Malaka, seorang tokoh revolusioner Indonesia, pernah mengatakan, "Tujuan setiap revolusi yang sehat adalah membuat rakyat berkuasa."

Kutipan ini sangat relevan karena inti dari aksi massa ini adalah upaya rakyat untuk merebut kembali kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan benar-benar melayani kepentingan mereka, bukan kepentingan elit politik.

Dampak dan Fakta Lain

Gangguan Transportasi: Aksi ini menyebabkan gangguan transportasi, termasuk penutupan akses jalan tol dan perubahan rute KRL.

Kerusakan Fasilitas Umum: Aksi ini juga menyebabkan beberapa halte bus transjakarta mengelami kerusakan dan beberapa kantor pos Polisi dibakar.